BANTEN — Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan tiga personelnya berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Penetapan tersangka membuka pertanyaan lebih besar soal efektivitas pengawasan internal kepolisian, bukan sekadar pelanggaran prosedur oleh oknum.
Ketiga tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur sah, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS pada Oktober 2026.
Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Hery Dahana menilai penindakan terhadap anggota yang terlibat belum cukup tanpa evaluasi sistem. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu menyampaikan analisis tertulis mengenai dugaan penyadapan ilegal dan reformasi Polri, Rabu 4 November.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, penyadapan diduga menyasar sejumlah nomor telepon melalui LIMS tanpa verifikasi dan dasar kepentingan penegakan hukum yang semestinya. Pihak yang disebut menjadi sasaran meliputi pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Hery menegaskan seluruh dugaan itu harus dibuktikan lewat proses hukum. Namun bila terbukti, persoalan tidak bisa dipandang sebatas pelanggaran administratif karena menyangkut penggunaan kewenangan khusus dengan konsekuensi hukum dan konstitusional.
"Kewenangan harus selalu berjalan bersama tanggung jawab. Tanpa batasan dan pengawasan, kewenangan yang semula dibentuk untuk melindungi kepentingan publik justru berpotensi menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan," kata Hery.
Penyadapan, menurut Hery, harus berdiri di atas landasan hukum, tujuan yang sah, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Rujukannya antara lain KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.
Kepemilikan teknologi dan akses terhadap perangkat penyadapan tidak otomatis memberi kewenangan menggunakannya di luar ketentuan hukum. Hery juga merujuk Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta perlindungan diri pribadi.
Penyadapan tanpa dasar hukum yang sah, lanjutnya, dapat menimbulkan ketakutan di kalangan wartawan, aktivis, akademisi, dan masyarakat. Kondisi itu berpotensi mengganggu kebebasan berpendapat sekaligus mempersempit ruang kritik terhadap pemerintah.
"Kekuasaan diberikan untuk melindungi rakyat, bukan untuk mengawasi, menekan, atau mengendalikan warga negara di luar batas yang dibenarkan konstitusi dan undang-undang," ujarnya.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan terulang, Hery menawarkan lima langkah. Pertama, memperkuat pengawasan independen terhadap aktivitas penyadapan agar setiap tindakan memiliki dasar hukum dan izin yang dapat diuji.
Hery menilai reformasi kepolisian tidak cukup lewat pergantian pejabat atau sanksi kepada anggota yang terbukti melanggar. Pembenahan harus menyentuh sistem pengawasan dan budaya kerja institusi secara menyeluruh.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan pertanggungjawaban pidana individu dengan tanggung jawab kelembagaan. Personel yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara institusi tetap wajib mengevaluasi sistem pengawasan.
"Polri yang kuat bukanlah Polri yang tidak pernah dikritik, melainkan Polri yang berani membuka diri terhadap pengawasan, melakukan koreksi, dan memastikan bahwa setiap anggotanya tunduk pada hukum," kata Hery.
Meski mendorong pembenahan menyeluruh, Hery menegaskan ketiga tersangka tetap harus mendapat proses hukum yang adil dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Penyidikan diharapkan berlangsung objektif dan transparan hingga proses persidangan.
Penanganan perkara ini dinilai menjadi ujian bagi Polri: apakah kasus penyadapan ilegal berhenti pada sanksi tiga personel, atau berlanjut menjadi koreksi nyata terhadap mekanisme pengawasan yang selama ini luput dievaluasi.