BANTEN — PT Kereta Api Indonesia (KAI) membatalkan rencana impor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang yang semula dijadwalkan mulai akhir 2026. Keputusan itu disampaikan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2026), dengan alasan pengadaan kereta untuk rakyat harus berupa unit baru.
Pembatalan itu menutup salah satu opsi pengadaan yang paling diperdebatkan dalam beberapa bulan terakhir. KAI sebelumnya menempatkan KRL bekas Jepang sebagai jalan pintas untuk menambal kebutuhan armada Jabodetabek, di tengah tekanan jumlah penumpang yang terus naik dan usia kereta yang menua. Bobby menegaskan arah kebijakan kini berbalik sepenuhnya ke pengadaan unit baru.
Bobby menyampaikan pembatalan itu dengan kalimat singkat kepada awak media. "Kita enggak impor bekas," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Alasan yang ditekankan bukan soal harga atau ketersediaan pasokan, melainkan soal siapa yang akan memakai kereta tersebut. "Kita enggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat, harus yang baru," kata Bobby.
Pernyataan itu keluar setelah Bobby menghadap Prabowo. Meski tidak dijelaskan rinci isi pertemuan, arah keputusannya jelas: rencana mendatangkan rangkaian bekas dari Jepang tidak dilanjutkan.
Rencana impor 23 rangkaian KRL bekas muncul karena dua tekanan yang bertemu. Pertama, jumlah penumpang KRL telah mencapai 1,1 juta orang per hari. Kedua, sejumlah kereta berusia lebih dari 40 tahun sudah masuk masa harus diganti.
Kombinasi itu membuat KAI butuh tambahan armada cepat, sementara pengadaan kereta baru memerlukan waktu produksi dan proses pengadaan yang lebih panjang. KRL bekas Jepang sempat dilihat sebagai solusi antara: lebih cepat tersedia, dengan harga yang diperkirakan lebih ringan dibanding unit baru.
Namun opsi tersebut menuai sorotan karena menyangkut keselamatan, biaya perawatan, dan umur pakai. Kereta bekas menuntut perawatan lebih intensif dan berisiko menambah beban operasional di kemudian hari.
Bagi penumpang Jabodetabek, pembatalan ini berarti tambahan armada tidak lagi datang dari jalur impor bekas. Konsekuensinya, KAI harus memastikan pengadaan kereta baru berjalan sesuai jadwal agar kepadatan di jam sibuk tidak makin parah.
Keputusan itu juga mengubah arah belanja modal perseroan. Anggaran yang semula dialokasikan untuk rangkaian bekas perlu disesuaikan untuk unit baru, yang nilainya lebih besar per trainset. Sampai berita ini diturunkan, KAI belum memerinci nilai proyek, skema pendanaan, maupun calon pemasok.
Yang belum terjawab: kapan kereta baru akan tiba dan berapa rangkaian yang masuk pada tahap pertama. Tanpa kepastian jadwal, risiko kekurangan armada dalam dua sampai tiga tahun ke depan masih terbuka, terutama jika jumlah penumpang terus tumbuh di atas 1,1 juta per hari.
Pembatalan impor KRL bekas menempatkan KAI pada pilihan yang lebih mahal di depan, tetapi lebih aman untuk jangka panjang. Bagi publik pengguna commuter line, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan, melainkan keselamatan harian 1,1 juta perjalanan.