JAKARTA — Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri itu mengaku terkejut dengan dugaan keterlibatan mantan Kapolri dalam kasus penyadapan kepala negara. Menurut Jimly, peristiwa semacam itu tidak memiliki preseden, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.
“Belum pernah terjadi, mungkin di seluruh dunia baru pertama kali ini, bukan hanya sejarah di Indonesia,” ujar Jimly dalam acara Rosi Kompas TV, Kamis (5/11/2026).
Jimly menempatkan dugaan penyadapan Presiden sebagai persoalan yang menyentuh langsung fondasi keamanan negara. Menurutnya, kasus ini tidak bisa diperlakukan sebagai pelanggaran biasa karena melibatkan pejabat yang pernah memegang otoritas tertinggi di institusi kepolisian.
Dia menilai langkah Presiden Prabowo yang bergerak cepat mengamankan para tersangka menunjukkan keseriusan pemerintah. Penahanan yang dilakukan Bareskrim Polri disebut Jimly sebagai bagian dari sikap tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum.
“Ini peristiwa besar, tidak bisa main-main menghadapinya, apa yang sudah dilakukan presiden sikap tegas siapapun yang melanggar sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Presiden Prabowo disebut langsung menginstruksikan pengamanan terhadap para pihak yang diduga terlibat begitu kasus ini mencuat. Bareskrim Polri kemudian menahan tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jimly menilai respons cepat itu penting agar publik melihat tidak ada ruang bagi pejabat, aktif maupun pensiun, untuk menempatkan diri di atas hukum. Menurutnya, penegakan hukum dalam kasus ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas institusi kepolisian di mata warga.
Dia juga menyoroti posisi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang ia pimpin. Jimly menyebut komisi tersebut akan mencermati bagaimana proses hukum berjalan, termasuk apakah penanganan kasus tetap transparan hingga ke pengadilan.
Kasus dugaan penyadapan Presiden oleh mantan Kapolri menjadi sorotan karena melibatkan dua institusi yang selama ini menjadi pilar keamanan negara. Bagi warga, peristiwa ini memunculkan pertanyaan soal pengawasan internal di tubuh Polri dan mekanisme pengamanan informasi di lingkaran istana.
Jimly menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak cukup berhenti pada perubahan struktur. Pengawasan terhadap perilaku pejabat, termasuk yang sudah purnatugas, perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.
Proses hukum terhadap para tersangka kini berjalan di Bareskrim Polri. Publik menunggu apakah penyidikan akan mengungkap motif dan jaringan yang lebih luas di balik dugaan penyadapan tersebut.