SERANG — Pelantikan tersebut dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI RBA Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M., jajaran dewan pakar, serta perwakilan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta). Kepengurusan periode lima tahun ke depan diharapkan tidak berhenti pada seremoni pergantian jabatan.
Ahmad Fikri Assegaf menilai profesi advokat kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Persoalan utama menyangkut integritas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.
Menurutnya, dugaan korupsi dan penyimpangan dalam proses penegakan hukum bisa berdampak luas. Mulai dari ketidakpastian hukum di dunia usaha hingga lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat kecil.
Karena itu, kata Ahmad, advokat tidak boleh bekerja hanya untuk memenangkan perkara. Ada tanggung jawab moral dan konstitusional menjaga prinsip negara hukum serta memperjuangkan keadilan.
"Setiap pagi kita harus bertanya pada diri kita sebelum menjalankan tugas profesi, apakah kita sudah menjalankan apa yang memang diharapkan dari kita sebagai advokat," ujarnya.
Ahmad juga meminta organisasi advokat tidak menghabiskan energi untuk konflik internal dan perdebatan kelembagaan. Fokusnya harus diarahkan pada peningkatan kapasitas profesional dan pelayanan kepada anggota.
"Kita tidak mau menghabiskan waktu untuk bertikai dan berdebat mengenai organisasi. Kita mau menghabiskan waktu untuk bekerja, melayani anggota dan membangun organisasi," tegasnya.
Ketua DPC PERADI RBA Banten Raya Raden Elang Yayan Maulana, S.H., menyebut penguatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagai fokus kepengurusan 2026-2030. Program itu akan dikembangkan lewat kolaborasi dengan perguruan tinggi.
Langkah tersebut dinilai bisa meningkatkan kualitas calon advokat sekaligus mempererat hubungan dunia akademik dan praktik hukum. Sebagai alumni Fakultas Hukum Untirta, Raden Elang berharap jejaring alumni menjadi modal pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum di Banten.
Selain pendidikan profesi, kepengurusan baru mendorong perluasan akses bantuan hukum dan pendampingan advokasi bagi masyarakat, termasuk untuk persoalan hak asasi manusia (HAM).
Menurut Raden Elang, masih banyak warga yang menghadapi keterbatasan akses ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Organisasi advokat perlu mengambil peran lebih luas agar masyarakat mendapat pendampingan dan perlindungan hukum.
Dewan Pakar PERADI RBA Banten Raya Prof. Dadang Herli Saputra menilai pelantikan pengurus harus menjadi momentum mempercepat kerja-kerja advokasi. Bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan.
Ia mengapresiasi keterlibatan aktivis, akademisi, dan pegiat HAM dalam kepengurusan PERADI RBA Banten Raya. Latar belakang itu dinilai menjadi modal membangun organisasi yang peduli pada persoalan hukum dan kepentingan publik.
"PERADI RBA Banten Raya hari ini bukan titik awal, hari ini adalah titik sprint untuk membela hukum, membela rakyat, dan membela sesuatu yang memang berpihak bagi bangsa dan negara kita," ujarnya.
Dewan Pakar lainnya, Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H., menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme advokat. Kemampuan teknis menangani perkara harus berjalan seiring tanggung jawab etik dan sosial.
Advokat dituntut memiliki keberanian moral memperjuangkan keadilan, menghormati HAM, dan memastikan setiap orang memperoleh perlakuan setara di hadapan hukum. Sinergi akademisi dan praktisi hukum dinilai penting untuk membangun budaya hukum di masyarakat.
Sekretaris Jenderal IKA Untirta A. Dadan Suryana, S.Sos., mendorong penguatan jejaring alumni untuk memperluas kolaborasi dunia akademik dan profesi hukum. Keterlibatan alumni Untirta di kepengurusan dinilai membuka ruang pertemuan kapasitas akademik, pengalaman profesional, dan kebutuhan warga terhadap layanan hukum.
Ia berharap kebanggaan terhadap almamater diwujudkan melalui kontribusi nyata yang memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Banten.