TANGERANG SELATAN — Pengamat manajemen lingkungan Asnil Bambani menegaskan Sungai Cisadane punya peran strategis bagi kehidupan masyarakat di Jawa Barat bagian barat, termasuk Tangerang Raya. Menurut dia, perlindungan sungai harus memperhatikan aspek ekologis, sosial, serta tata kelola kawasan di sepanjang alirannya.
"Dua sungai ini adalah inti peradaban di wilayah ini dan bisa dijadikan sentral dari kehidupan yang ada di Pulau Jawa bagian barat ini," kata Asnil dalam forum tersebut.
Asnil mengingatkan, meningkatnya kebutuhan air untuk masyarakat dan industri membuat ancaman pencemaran limbah semakin serius. Zat berbahaya seperti logam berat atau arsenik berpotensi mengendap di lingkungan dan diserap tanaman maupun ikan.
Hal itu berpotensi berpindah ke tubuh manusia melalui rantai makanan. "Ketika kita meracuni air, ya kita akan kembali mendapatkan petaka tersebut," tegasnya.
Selain limbah domestik dan industri, Asnil menyoroti masifnya pembangunan beton yang mengurangi daya serap tanah. Ia juga menyoroti masuknya investasi pusat data (data center) di Tangerang.
Menurutnya, fasilitas data center membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar untuk sistem pendinginan. Kondisi itu berpotensi menambah beban sumber daya air jika tidak direncanakan dengan matang.
"Tangerang itu kedatangan investasi Rp3,1 triliun untuk membangun data center. Nah, data center ini adalah industri yang paling membutuhkan air. Dapat dari mana airnya? Kalau bukan dari air Cisadane?" ujarnya.
Untuk upaya pemulihan, Asnil mendorong pemerintah dan masyarakat menerapkan pengelolaan berbasis penelitian di daerah aliran sungai (DAS). Vegetasi serta habitat lokal perlu dijaga agar fungsi ekologis sungai tetap utuh.
Ia mengingatkan agar gerakan pelestarian tidak berhenti sebagai program seremonial yang bergantung pada anggaran proyek. "Jangan sampai kemudian gerakan untuk menjaga Cisadane ini tidak berkelanjutan, tidak bergantung kepada proyek. Bagaimana kemandirian," kata Asnil.
Penggiat Sejarah Serpong, Syahrudin alias Mang Iging, memandang Sungai Cisadane sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan peradaban warga. Jauh sebelum jaringan jalan raya berkembang, sungai tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi, jalur transportasi utama, dan ruang interaksi sosial masyarakat.
"Bicara Cisadane, sudah pasti itu warisan peradaban. Jauh sebelum seperti sekarang ini, Cisadane sebenarnya merupakan tampak muka. Sebelum ada jalan raya, bahkan sebelum masa Hindia Belanda," tuturnya.
Ia menerangkan, seiring pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, wajah Cisadane kini mengalami banyak perubahan dibandingkan kondisi yang ia kenali hingga dekade 1990-an. Meski melihat kerusakan lingkungan, Mang Iging menyerahkan penjelasan teknis soal tingkat pencemaran kepada pihak yang memiliki data riset kompeten.
"Sekarang Sungai Cisadane sudah banyak mengalami kerusakan seiring perkembangan zaman. Kalau bicara pencemaran, saya tidak ingin salah menyampaikan. Mungkin ada pihak yang lebih memiliki kapasitas untuk menjelaskan kondisi sebenarnya," ujarnya.
Ia menilai pengelolaan Cisadane membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena alirannya melintasi sejumlah daerah administratif. Wadah atau komunitas khusus yang konsisten fokus pada pelestarian juga dibutuhkan agar sungai kembali menjadi ruang bersama yang terjaga.
"Memang harus ada komunitas khusus Cisadane. Potensinya sangat besar. Cisadane itu seharusnya menjadi tampak muka, bukan tampak belakang," tegas Mang Iging.
Dari sisi kebijakan dan penegakan hukum, Founder MALIKA for Urban Studies Muhammad Ikbal menyoroti sejumlah persoalan nyata yang mengancam kelestarian Cisadane. Ia mencontohkan keberadaan tempat penampungan sampah seperti TPST Abu & Co yang diduga beroperasi tanpa izin dan tanpa instalasi pengolahan air lindi.
Ikbal juga menyoroti dugaan pencemaran pestisida di Kali Jeletreng yang menurutnya perlu ditindak tegas tanpa impunitas. Ia mengkritik arah kebijakan pembangunan yang dinilai belum menempatkan perlindungan ekologi sebagai prioritas utama.
"Sebetulnya, waktu Jokowi menyampaikan konsep negara maritim atau tidak memunggungi laut, sayangnya ini cuma jadi sebatas akrobat public relations atau akrobat politik," kata Ikbal.
Menurutnya, upaya pemulihan sungai tidak cukup hanya dilakukan melalui aksi bersih-bersih atau program sesaat. Ia mendesak adanya penegakan hukum dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan agar kebijakan pembangunan tidak mengabaikan daya dukung alam.