CILEGON — Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai mempercepat perluasan akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan perbankan resmi. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), otoritas setempat kini membidik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja informal sebagai sasaran utama penguatan modal.
Pj Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, menyatakan bahwa sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi instrumen vital untuk memastikan pertumbuhan ekonomi menyentuh lapisan bawah. Aziz menilai, inklusi keuangan bukan sekadar angka, melainkan solusi konkret bagi produktivitas warga.
Target Sektor Informal: Dari Nelayan hingga Pekerja Lepas
Dalam Rapat Pleno TPAKD yang digelar di Aula Setda II Cilegon pada Rabu (6/5/2026), Aziz menekankan pentingnya wadah koordinasi ini untuk menjangkau kelompok yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal.
“TPAKD ini jadi wadah koordinasi untuk mempercepat layanan keuangan bagi UMKM, petani, nelayan, hingga pekerja informal yang selama ini belum terlayani optimal oleh lembaga keuangan,” ujar Aziz.
Menurutnya, kemudahan akses terhadap modal akan berdampak langsung pada penguatan ekonomi lokal. Jika sektor produktif di akar rumput memiliki fondasi keuangan yang kuat, kesenjangan ekonomi di Kota Cilegon diharapkan dapat terkikis secara bertahap.
“Kita ingin akses keuangan ini inklusif. Jadi faktor penting untuk mendorong ekonomi, menguatkan UMKM, dan mengurangi kesenjangan,” jelasnya.
OJK Siap Gerakkan Perbankan dan BPR di Banten
Menanggapi komitmen Pemkot Cilegon, Kepala Kantor OJK Provinsi Banten, Adi Dharma, menyatakan kesiapannya untuk mengawal program tersebut. OJK akan berperan sebagai jembatan yang menggerakkan industri jasa keuangan, mulai dari bank umum hingga Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
“Kami dari OJK siap membantu Cilegon. Industri jasa keuangan, baik bank umum maupun BPR/BPRS, akan kami gerakkan untuk mendukung percepatan akses ini,” tegas Adi.
Adi mengingatkan agar kolaborasi ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka. Ia mendorong TPAKD Cilegon menyusun program kerja yang memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Saya harap kolaborasi ini semakin solid. Program kerja harus terukur dan realistis supaya dampaknya nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Adi.
Upaya ini diharapkan mampu memutus ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman tidak resmi yang seringkali memberatkan. Dengan masuknya perbankan ke sektor nelayan dan pekerja informal, perputaran uang di Kota Cilegon diproyeksikan akan lebih sehat dan berkelanjutan.
