BANTEN — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkap dugaan sejumlah perusahaan asing pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit menjalankan aktivitas pertambangan. Kementerian ESDM bersama Ditjen Penegakan Hukum kini mendalami kemungkinan penyalahgunaan izin tersebut, Selasa (27/10/2026).
Pemerintah memperkuat pengawasan. Bahlil menyatakan rapat bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM digelar untuk menindaklanjuti laporan soal aktivitas tambang di lahan yang seharusnya hanya untuk sawit. Pemerintah menyiapkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang diduga ikut menjalankan kegiatan pertambangan.
Laporan itu sendiri, menurut Bahlil, sudah ia terima dari Dirjen Gakkum ESDM. Isinya mengindikasikan adanya potensi kegiatan usaha lain di luar izin yang diterbitkan pemerintah.
Siapa Perusahaannya?
Bahlil belum membuka identitas perusahaan yang diperiksa. Lokasi perkebunan yang diduga menjadi tempat kegiatan pertambangan juga belum diungkap, begitu pula jenis komoditas tambang yang terkait dugaan tersebut.
Yang disebutnya hanya soal asal pelaku. "Yang ditengarai itu dilakukan oleh beberapa perusahaan asing," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta.
Ia menegaskan, perusahaan pemegang izin perkebunan kelapa sawit tidak bisa memakai izin itu sebagai dasar menjalankan kegiatan pertambangan. Ruang lingkup usaha harus sesuai dengan perizinan yang terbit.
"Sebagai mantan menteri investasi, kalau izin itu hanya dikeluarkan untuk usaha sawit, enggak boleh melakukan usaha lain, pendapatan lain gitu lho," ujar Bahlil.
Mengapa Pengawasan Diperketat
Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM menyoroti pentingnya kepatuhan pelaku usaha asing terhadap ketentuan perizinan di Indonesia. Menurutnya, pengawasan menjadi kunci agar izin tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya.
Langkah pemantauan dan pemeriksaan oleh Kementerian ESDM menjadi bagian dari upaya memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Pemerintah belum mengumumkan hasil pemeriksaan maupun kemungkinan sanksi bagi perusahaan yang didalami.
Dugaan ini muncul di tengah dorongan pemerintah mempercepat hilirisasi dan transisi energi, yang menuntut tata kelola izin sektor sumber daya alam lebih ketat. Perusahaan yang terbukti menyalahgunakan izin berpotensi menghadapi sanksi, meski bentuk dan besarnya belum dipastikan.
Bagi pelaku industri sawit, kasus ini menjadi pengingat bahwa izin usaha perkebunan bukan pintu masuk untuk kegiatan tambang. Pemerintah menegaskan akan menelusuri tuntas laporan tersebut sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
