TANGSEL — Pengelolaan barang milik daerah (BMD) di Kota Tangerang Selatan masih menyisakan persoalan mendasar. Data inventaris yang tidak akurat dan dokumen kepemilikan aset yang belum lengkap membuat optimalisasi aset pemerintah untuk kepentingan masyarakat berjalan tidak maksimal.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tangsel menilai Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diperbarui. Regulasi itu dianggap belum mengikuti perkembangan aturan nasional dan kebutuhan tata kelola aset yang semakin kompleks.
Mengapa Perda 2017 Perlu Diperbarui
Ketua Fraksi PKS DPRD Tangsel, Dadang Darmawan, menegaskan penataan aset tidak cukup lewat pencatatan administratif. Pemerintah daerah harus memastikan setiap aset punya status hukum jelas, data akurat, dan pemanfaatan yang sesuai kebutuhan pembangunan.
"Pembaruan regulasi harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi seluruh tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, hingga pengawasan," kata Dadang, Rabu (28/10/2026).
Menurut Dadang, evaluasi menyeluruh itu diperlukan agar aset pemerintah memberi manfaat maksimal. Risiko persoalan hukum dan pemborosan anggaran juga bisa ditekan.
Basis Data Aset Diminta Terintegrasi dengan Anggaran
Fraksi PKS menyoroti pentingnya sistem informasi aset yang terhubung dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Basis data itu harus mampu menggambarkan jumlah, lokasi, kondisi, nilai, serta pihak yang menggunakan setiap aset.
"Pemerintah perlu memiliki basis data aset yang benar-benar valid. Dengan begitu, setiap kebijakan terkait pemanfaatan maupun pengamanan aset dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan," ujar Dadang.
Selain pembenahan sistem digital, percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah dinilai mendesak. Kepastian dokumen kepemilikan dibutuhkan untuk mencegah sengketa dan menghindari penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak.
Data Administrasi Tak Cocok dengan Kondisi Fisik
Anggota Fraksi PKS DPRD Tangsel yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Nabil Ahmad Fauzi, menyoroti ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset. Persoalan itu perlu ditelusuri agar pemerintah punya gambaran akurat soal aset yang dikuasai maupun yang belum dimanfaatkan optimal.
Nabil turut menyinggung aset daerah yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Penyelesaian status aset tersebut dinilai penting agar pengelolaannya tidak terus terkendala persoalan administrasi dan kepemilikan.
"Setiap aset yang menjadi hak pemerintah kota harus memiliki kejelasan status dan dokumen pendukung. Jangan sampai aset yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik justru terbengkalai karena persoalan legalitas yang belum diselesaikan," tegas Nabil.
Yang Berubah jika Perda Baru Disahkan
Pembaruan Perda akan menentukan ulang tahapan pengelolaan aset, termasuk kewajiban pemerintah kota memiliki data aset yang valid dan terintegrasi. Sertifikasi tanah milik pemkot juga masuk dalam sorotan fraksi.
Bagi warga Tangsel, kepastian status aset berdampak langsung pada ketersediaan fasilitas layanan publik. Aset yang terbengkalai karena sengketa legalitas berarti ruang, lahan, atau bangunan yang seharusnya bisa dipakai untuk pelayanan tidak berfungsi.
Fraksi PKS mendorong seluruh tahapan pengelolaan aset dievaluasi dalam pembahasan regulasi baru. Pembahasan itu akan melibatkan Bapemperda DPRD Kota Tangsel bersama pemerintah kota.
