SERANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen menindaklanjuti 21 isu strategis yang menjadi rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2025. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (30/4).
Rekomendasi tersebut mencakup sektor krusial mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Seluruh catatan Panitia Khusus (Pansus) akan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan serta penganggaran daerah yang sedang disusun.
Deden Apriandi mengungkapkan bahwa masukan dari legislatif merupakan elemen penting untuk memperbaiki performa birokrasi. Selama proses pembahasan di tingkat Pansus, Pemprov menerima berbagai kritik dan saran membangun yang kini telah dituangkan dalam dokumen keputusan DPRD.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD atas LKPj tahun anggaran 2025 ini dengan serius dan akan menindaklanjuti ke dalam proses perencanaan dan penganggaran yang akan kami susun,” kata Deden.
Pihak eksekutif mengapresiasi kerja keras pimpinan dan anggota Pansus yang telah melakukan bedah mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut. Koordinasi lintas sektor dipastikan berjalan untuk memastikan setiap poin rekomendasi terakomodasi secara teknis.
Pimpinan Pansus LKPj Gubernur Banten tahun anggaran 2025, Wawan Suhada, menjelaskan bahwa evaluasi ini melibatkan berbagai pihak. Pansus melakukan diskusi intensif dengan organisasi perangkat daerah, asisten daerah, hingga kalangan akademisi untuk mendapatkan perspektif objektif.
Data menunjukkan adanya tren positif pada indikator makro Provinsi Banten sepanjang tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tercatat naik menjadi 77,25 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 76,35 poin.
“Capaian itu terlihat dari pertumbuhan makro yang terus meningkat. Hal itu menunjukkan taraf kehidupan masyarakat Banten terjadi peningkatan,” ujar Wawan saat memaparkan hasil laporan Pansus.
Sektor ekonomi juga menunjukkan performa impresif dengan pertumbuhan mencapai 5,37 persen, naik signifikan dari angka 4,79 persen pada periode sebelumnya. Wawan menilai kekuatan ekonomi daerah ini harus terus didorong melalui penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan perluasan lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran.
Pansus menyoroti bahwa tahun pertama pelaksanaan RPJMD di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Andra Soni-Dimyati Natakusumah telah menelurkan banyak program pembangunan. Fokus utama tetap pada visi Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi.
Meski indikator makro membaik, DPRD menekankan pentingnya pemerataan akses pada fasilitas dasar. Infrastruktur yang memadai di wilayah pelosok serta kualitas layanan kesehatan menjadi poin yang tidak boleh terabaikan dalam pelaksanaan anggaran berikutnya.
Pemprov Banten kini bersiap menyusun langkah taktis untuk memastikan 21 isu strategis tersebut tidak sekadar menjadi dokumen di atas kertas. Penajaman program pada sisa tahun anggaran menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga di Tanah Jawara.