BANTEN — Krisis iklim terus mengancam produksi pangan global, namun aliran uang untuk melindungi sektor ini masih sangat minim. FAO mencatat dari seluruh dana iklim yang digelontorkan negara maju dan lembaga internasional, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyerap 4 persen. Padahal, sektor ini menyumbang sekitar sepertiga dari emisi gas rumah kaca dan menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 2,5 miliar orang di dunia.
Angka 4 persen itu dinilai FAO jauh dari cukup. Organisasi PBB itu memperkirakan sektor pertanian membutuhkan dana hingga 300 miliar dolar AS per tahun untuk bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya petani yang dirugikan, tapi juga perusahaan-perusahaan besar yang bergantung pada pasokan bahan baku pertanian.
Di Indonesia, dampaknya sudah mulai terasa. Perum Bulog, misalnya, kerap kesulitan menyerap gabah petani saat musim panen raya terganggu kemarau panjang atau banjir. Sementara itu, holding BUMN pangan seperti ID FOOD juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengimpor komoditas saat produksi dalam negeri anjlok akibat cuaca ekstrem.
FAO mengkritik distribusi pendanaan iklim yang timpang. Sebagian besar dana justru mengalir ke sektor energi terbarukan dan transportasi, sementara pertanian yang paling merasakan dampak langsung perubahan cuaca justru terlupakan. Padahal, investasi pada pertanian berkelanjutan dinilai lebih efektif menekan emisi sekaligus menjaga ketahanan pangan.
“Kita tidak bisa bicara soal masa depan planet ini tanpa membicarakan masa depan pertanian,” demikian pernyataan resmi FAO yang dikutip dalam laporan tersebut. Organisasi itu mendesak negara-negara kaya dan lembaga multilateral untuk mengalokasikan ulang prioritas pendanaan mereka.
Tanpa pendanaan yang cukup, petani kecil di Indonesia kesulitan mengadopsi teknologi irigasi modern atau bibit unggul tahan kekeringan. Akibatnya, produktivitas menurun dan harga pangan menjadi tidak stabil. Bagi BUMN seperti PT Pupuk Indonesia, hal ini berarti peningkatan permintaan pupuk subsidi yang tidak selalu sejalan dengan anggaran negara.
Di sisi lain, perusahaan perkebunan milik negara seperti PTPN juga mulai merasakan tekanan. Perubahan pola hujan membuat masa tanam dan panen tidak menentu, mengganggu target produksi gula dan karet nasional. Tanpa injeksi dana iklim yang signifikan, risiko kerugian akan terus membesar.
FAO menekankan bahwa pendanaan iklim untuk pertanian bukan sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang. Jika ketimpangan ini tidak segera diperbaiki, bukan hanya petani yang akan kelaparan, tapi juga industri pangan nasional yang akan limbung. Pertanyaannya sekarang, apakah para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Indonesia dan BUMN terkait, akan mendorong perubahan arah pendanaan global ini?