BANTEN — Nasib PT INTI (Persero) kini berada di ujung tanduk. Perusahaan yang dulu sempat menjadi kebanggaan Bandung itu masuk dalam daftar BUMN yang siap ditutup oleh pemerintah. Keputusan ini diambil setelah BP BUMN bersama Danantara Asset Management (DAM) mengaudit kondisi keuangan dan operasional perusahaan.
"Dulu banyak BUMN-BUMN terkenal kalau di Bandung itu ada PT Inti yang kita sangat terkenal, sekarang menghadapi persoalan, mungkin akan kita tutup juga," ujar Dony Oskaria dalam acara Jogja Financial Festival, Minggu (24/5/2026).
Kerugian Akibat Pengelolaan yang Tak Terintegrasi
Menurut Dony, akar masalah PT INTI sama dengan sejumlah BUMN lain yang terancam bangkrut, seperti Djakarta Lloyd dan Krakatau Steel. Selama ini, setiap BUMN beroperasi secara independen tanpa mekanisme saling membantu. Akibatnya, ketika satu perusahaan terpuruk, tidak ada sokongan dari entitas lain di bawah Kementerian BUMN.
"BUMN sebelumnya itu berdiri sendiri-sendiri. Ini yang banyak orang tidak tahu, sebetulnya Kementerian BUMN itu bukan pemilik daripada BUMN, tetapi Kementerian BUMN hanya punya kuasa kelola," jelas Dony.
Ia menambahkan, pengelolaan yang terpisah-pisah membuat proses perbaikan menjadi sulit dilakukan. Perusahaan yang sedang sakit tidak punya akses ke pendanaan atau restrukturisasi dari saudara-saudaranya di holding yang sama.
Target Besar: 180 BUMN Sudah Ditata, 250 Tersisa
Pembubaran PT INTI bukanlah kasus tunggal. Dony mengungkapkan bahwa sejak transformasi BUMN digencarkan, sebanyak 180 perusahaan negara telah ditata ulang. Skemanya beragam, mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran total.
"Streamlining BUMN harus memastikan setiap perusahaan fokus pada bisnis inti, memiliki tata kelola yang kuat, dan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi negara dan masyarakat," tegas Dony.
Target ke depan, jumlah BUMN akan dipangkas hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Fokusnya hanya pada sektor-sektor strategis dan bisnis inti yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi perekonomian nasional.
Bagi PT INTI, langkah penutupan menjadi opsi paling realistis ketimbang terus mengucurkan dana segar yang tidak kunjung memperbaiki fundamental bisnis. Pemerintah pun kini tengah menyusun skema penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan mitra usaha.
