CILEGON — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seret mendorong Pemerintah Kota Cilegon mencari terobosan. Pemkot setempat bakal mengadopsi sistem pajak digital yang sukses diterapkan di Kota Malang, sebuah kota yang berhasil menaikkan PAD hingga Rp 200 miliar setelah menggunakan sistem tersebut.
Wali Kota Cilegon, Robinsar, mengungkapkan bahwa rencana ini merupakan tindak lanjut dari Forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Dalam forum itu, Wakil Menteri Dalam Negeri memaparkan sejumlah daerah yang sukses mendongkrak PAD secara masif.
"Salah satunya adalah Kota Malang. Sistem mereka bahkan sudah sukses diadaptasi oleh kota lain seperti Semarang dan Pekanbaru," ujar Robinsar, Senin (13/7/2026).
Keberhasilan sistem ini terbukti nyata. Pada tahun 2025, Pekanbaru mencatat kenaikan PAD hingga Rp 300 miliar setelah mengadopsi sistem serupa dari Malang.
Menurut Robinsar, potensi pendapatan Cilegon di sektor jasa dan perdagangan—seperti pajak restoran dan parkir—selama ini belum tergarap maksimal. Masalah utamanya bukan pada ketersediaan alat, melainkan lemahnya kontrol fiskal.
Dua persoalan krusial yang diidentifikasi: lemahnya ekspansi pendataan objek pajak baru dan pengawasan transaksi yang kurang ketat. Untuk itu, Robinsar memberikan tantangan khusus kepada Plt. Kepala BPKPAD dan Plt. Kepala Bidang Pajak untuk menunjukkan progres dalam tiga bulan ke depan.
Berbeda dengan alat konvensional seperti tapping box, sistem baru yang akan diadopsi ini berbasis perangkat lunak (software) khusus. Perangkat ini akan menghubungkan transaksi wajib pajak secara langsung dengan sistem pemda.
"Sistem ini akan langsung link and match. Jadi transaksinya terkoneksi dan bisa memantau aktivitas pembayaran secara real-time," jelas Robinsar.
Selain perbaikan teknologi, Pemkot Cilegon juga menyiapkan tiga langkah taktis: penyesuaian tarif pajak air tanah, penyesuaian tarif pajak listrik pembangkit mandiri, dan ekstensifikasi wajib pajak baru di sektor kuliner serta jasa.
Fokus ekstensifikasi ini akan menyasar usaha kuliner, restoran, hingga tren kafe-kafe baru yang selama ini belum terdaftar resmi sebagai wajib pajak. "Di Malang, bahkan tukang bakso saja bisa menjadi wajib pajak jika memenuhi syarat. Kita akan sesuaikan di Cilegon dengan tetap melihat batasan omzet minimalnya," tambah Robinsar.
Saat ini, proses konsultasi dan pertukaran data antarpemda sedang berjalan. Tim BPKPAD Cilegon akan langsung belajar di lapangan ke Kota Malang untuk menyinkronkan kelebihan sistem tersebut dengan sistem yang sudah dimiliki Cilegon.
Dalam satu hingga dua bulan ke depan, tim dari Pemkot Malang dijadwalkan datang langsung ke Cilegon untuk mendampingi proses implementasi. "Harapannya tahun ini semua sistem sudah berproses, sehingga tahun depan kita bisa melihat peningkatan PAD yang masif dan signifikan," pungkasnya.