CILEGON — Realisasi pendapatan daerah Kota Cilegon hingga akhir Juni 2026 masih tertinggal dibandingkan tiga kota lain di Provinsi Banten. Berdasarkan data SIKD, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cilegon bahkan lebih rendah, baru menyentuh 34,15% dari target tahunan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandi, menyebut kondisi ini sebagai red alert. Menurutnya, idealnya capaian pendapatan di semester pertama sudah mendekati 50%. “Logikanya, satu semester itu harusnya mendekati 50%. Kita baru 38%, ini sudah jauh tertinggal,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Perbandingan Capaian dengan Kota Lain
Fauzi membandingkan posisi Cilegon dengan tiga kota tetangga yang memiliki performa lebih baik. Kota Tangerang mencatat realisasi pendapatan 43%, disusul Kota Serang 42,7%, dan Kota Tangerang Selatan 42%. “Ketika kota-kota lain sudah di angka 42 hingga 43%, kita justru tertinggal di angka 38%,” tegasnya.
Anggota Banggar DPRD Cilegon ini menduga ketertinggalan tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam strategi pemda menjaring sumber penerimaan, baik dari sektor PAD maupun dana transfer pusat. Ia meminta angka-angka ini dijadikan peringatan serius bagi Pemerintah Kota Cilegon.
Kritik terhadap Rencana Penurunan Target
Fauzi mengkritisi klaim ketercapaian target PAD yang menurutnya terlihat terpenuhi hanya karena angkanya sudah dipangkas terlebih dahulu. Berdasarkan kajian tren anggaran dari tahun 2021 hingga 2025, agenda perubahan anggaran biasanya justru menaikkan target pendapatan, bukan menurunkannya.
“Jangan sampai pola seperti ini jadi pembenaran. Seakan-akan target tercapai, padahal anggaran yang diubah (dikurangi) sangat besar,” kata Fauzi. Ia memperingatkan agar penurunan target pada APBD Perubahan 2026 tidak dijadikan kebiasaan baru untuk memanipulasi performa keuangan daerah.
Dampak ke Program OPD dan Masyarakat
Seretnya aliran fiskal ini mulai berdampak ke tingkat bawah. Fauzi mengungkapkan bahwa sejumlah OPD saat ini kelimpungan karena banyak program kerja yang tertahan akibat keterbatasan anggaran. Jika target pendapatan kembali diturunkan, ia khawatir semakin banyak program yang tidak berjalan.
“Tidak boleh (diturunkan). Kalau dikurangi lagi, makin banyak program yang tidak jalan, dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” pungkasnya.
