LEBAK — Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Rully Chaeruliyanto mengatakan penutupan pabrik dan PHK karyawan dilakukan setelah masa sewa gedung pabrik habis dan tidak diperpanjang. Proses PHK terhadap karyawan di Lebak berlangsung bertahap sejak akhir 2025 hingga Oktober 2026.
Sebelum penutupan resmi, perusahaan telah merumahkan sekitar 900 karyawan. Pemkab Lebak kini berupaya menarik kembali investasi ke Lebak agar dapat membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja hingga ribuan orang.
Rully menyebut PHK terakhir dilakukan pada Jumat (23/10). Menurutnya, perusahaan telah menyelesaikan hak-hak karyawan terdampak PHK hingga tuntas.
"Mem-PHK terakhir pada Jumat (23/10), seiring masa kontrak sewa gedung habis dan tidak diperpanjang," kata Rully di Lebak, Sabtu (24/10), melansir Antara.
Pemkab Lebak mengapresiasi langkah perusahaan yang menyelesaikan kewajibannya. Rully menyatakan tidak ada masalah tersisa terkait pemenuhan hak karyawan.
"Kami mengapresiasi PT PWI dapat menyelesaikan hak-hak karyawan yang terkena PHK hingga tuntas dan tidak ada masalah," ujarnya.
Berdasarkan informasi dari manajemen perusahaan, pabrik sepatu milik pengusaha asal Korea Selatan tersebut direncanakan kembali beroperasi di daerah lain. Rully menyampaikan hal itu tanpa merinci lokasi tujuan relokasi.
Penutupan pabrik menambah daftar tekanan pada pasar kerja di Lebak. Pemkab Lebak menyatakan tengah berupaya menarik investasi baru untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Salah seorang mantan karyawan PT PWI, Widi, mengaku terkena PHK pada 2025. Uang pesangon yang diterimanya digunakan sebagai modal usaha penampungan barang bekas atau rongsokan.
"Kami di-PHK tahun 2025 dan uang pesangon dari perusahaan pabrik sepatu digunakan modal untuk usaha menampung barang bekas dan kini masih bertahan," kata Widi kepada Antara.
Usaha rongsokan itu kini menjadi sumber penghasilan keluarga Widi setelah kehilangan pekerjaan di pabrik sepatu. Ia termasuk karyawan yang di-PHK lebih awal sebelum penutupan resmi pabrik.