BANTEN — Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani memerintahkan jajaran memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan memutus jaringan narkoba di Provinsi Lampung. Warga yang menemukan indikasi penimbunan atau penyaluran ilegal BBM di lapangan bisa melaporkannya ke kepolisian setempat atau instansi energi. Penindakan menyasar pelaku lapangan hingga bandar dan pengendali jaringan.
Kepolisian Daerah Lampung menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di GSG Mapolda Lampung, Selasa (27/10/2026), untuk membahas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kelangkaan BBM bersubsidi serta peredaran gelap narkoba. Rapat itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait.
Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani menegaskan distribusi BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Setiap dugaan penimbunan, penyalahgunaan, dan penyaluran ilegal diminta ditindaklanjuti cepat, objektif, dan profesional.
"Pastikan distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi, tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Setiap dugaan penimbunan, penyalahgunaan, dan penyaluran ilegal harus ditindaklanjuti secara cepat, objektif, dan profesional agar tidak merugikan masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi," kata Yustan di Mapolda Lampung.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Budhi Darmawan mengakui pembatasan kendaraan besar masuk Kota Bandar Lampung sudah mengurangi antrean di sejumlah SPBU. Namun permintaan tetap tinggi karena selisih harga yang cukup besar.
"Tapi sekali lagi karena permintaannya memang masih tinggi akibat ada selisih harga yang cukup besar, jadi masih terjadi antrean. Untuk itu tadi Pak Kapolda juga kita akan membentuk tim bagaimana mengurai permasalahan kemacetannya," kata Budhi di Mapolda Lampung.
Forkopimda Provinsi Lampung akan membentuk tim khusus untuk mengurai antrean kendaraan pengisi BBM di SPBU. Instruksi Gubernur Lampung kepada bupati dan wali kota juga diminta memastikan BBM subsidi tepat sasaran.
Yustan meminta jajaran meningkatkan pemberantasan peredaran gelap narkoba secara terpadu. Pertukaran informasi, pemetaan jaringan, dan pengawasan jalur peredaran diperkuat.
Penindakan harus menyasar seluruh jaringan, mulai dari pelaku di lapangan hingga bandar dan pengendali, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Lampung dinilai butuh pengawasan lintas sektoral kuat karena posisinya sebagai pintu gerbang penghubung Sumatera dan Pulau Jawa.
"Perkuat sinergi lintas sektoral dan jaga integritas penegakan hukum. Saya mengharapkan seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait menyatukan data, memperkuat deteksi dini, serta menyusun langkah tindak lanjut yang jelas dan terukur," pesan Kapolda.
Untuk persiapan distribusi BBM saat Natal dan tahun baru 2027, Dinas ESDM Lampung telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga. Stok dipastikan aman.
PT Pertamina Patra Niaga melaporkan BBM impor yang sebelumnya didistribusikan melalui Pelabuhan Merak kini bisa sandar dengan kapal besar di Pelabuhan Panjang. Langkah itu dinilai lebih menjamin ketersediaan BBM.
Budhi berharap pemerintah pusat menambah kuota BBM bersubsidi, baik solar maupun pertalite. Dinas ESDM Lampung mengusulkan tambahan kuota biosolar sekitar 15 persen dari kuota yang ada.
"Kalau BBM selama Nataru sekarang ini kan trennya memang sudah naik, sudah lebih dari kuota harian. Diharapkan nantinya itu minimal tetap atau tentunya nanti ada penambahan ya menghadapi tahun baru. Tapi itu nanti kebijakannya tetap menunggu dari pemerintah pusat," ucap Budhi.
Masyarakat yang menemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat melapor ke kepolisian setempat, Dinas ESDM Provinsi Lampung, atau call center Pertamina. Laporan sebaiknya disertai lokasi, waktu, dan bukti pendukung.
Waspadai pihak yang menjanjikan kelancaran distribusi BBM atau menawarkan jasa perantara dengan imbalan uang. Penyaluran BBM bersubsidi tidak memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.