LEBAK — Gangguan pasokan air bersih dari Perumda Tirta Multatuli membuat pelanggan di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak harus mencari sumber alternatif untuk mandi, mencuci, dan memasak. Keluhan serupa bukan pertama kali terjadi, sehingga kritik terhadap manajemen perusahaan daerah itu kembali menguat.
Tim Relawan Pembela Masyarakat (RPM), Teh Siti, menilai pengangkatan direktur baru seharusnya menjadi momentum pembenahan, bukan sekadar pergantian pejabat. Menurutnya, warga berhak mendapat kepastian kapan aliran air kembali normal.
Bagi keluarga yang tidak memiliki sumber air alternatif, gangguan dua hari menambah beban pengeluaran harian. Mereka tetap wajib membayar tagihan bulanan meski pasokan terhenti.
"Jangan sampai masyarakat dituntut tertib membayar tagihan, tetapi ketika pelayanan terganggu, mereka justru harus menunggu tanpa kepastian," kata Teh Siti.
Ia meminta perusahaan menyampaikan informasi secara terbuka soal penyebab gangguan dan memastikan penanganan selesai cepat. Keterbukaan itu dinilai penting agar pelanggan tidak terus menanggung dampak tanpa penjelasan.
RPM meminta Bupati Lebak tidak berhenti pada persoalan teknis distribusi air. Pemerintah daerah diminta mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran operasional dan belanja pemeliharaan jaringan Perumda Tirta Multatuli.
Evaluasi itu mencakup perbaikan jaringan distribusi, pengurangan kebocoran, pemeliharaan instalasi, hingga kecepatan penanganan gangguan. Menurut Teh Siti, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya mengapa air mati, tetapi apakah perencanaan dan pengawasan anggaran sudah efektif mencegah persoalan berulang.
"Kalau persoalan air tidak mengalir terus terjadi, Bupati perlu meminta penjelasan yang terukur dari jajaran direksi. Apa penyebabnya, bagaimana langkah perbaikannya, berapa kebutuhan anggarannya, dan sejauh mana hasil pekerjaan yang sudah dilakukan?" ujarnya.
Teh Siti menegaskan kritik tersebut bukan tuduhan penyimpangan anggaran. Namun, ia menilai pemeriksaan tetap perlu dilakukan secara objektif dengan menelusuri kesesuaian antara perencanaan, realisasi belanja, kondisi infrastruktur, dan capaian pelayanan.
Sebagai badan usaha milik daerah, Perumda Air Minum Tirta Multatuli dituntut menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kualitas distribusi air, kontinuitas pasokan, dan kecepatan merespons pengaduan semestinya menjadi indikator utama kinerja manajemen.
RPM menilai keberhasilan perusahaan daerah tidak cukup diukur dari laporan keuangan atau capaian administratif. Pergantian direktur pun harus disertai target pembenahan yang jelas dan dapat dievaluasi pemerintah daerah maupun masyarakat.
"Kalau direktur sudah berganti, masyarakat tentu berharap ada perubahan nyata. Namun, ketika air masih tidak mengalir sampai dua hari, wajar jika masyarakat mempertanyakan apa yang sebenarnya sudah dibenahi," tegas Teh Siti.
Jika gangguan terus berulang tanpa penjelasan memadai, RPM meminta pemerintah daerah menindaklanjutinya melalui mekanisme audit dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.