LEBAK — Rully menyampaikan hal itu dalam keterangan di Lebak, Selasa, dengan menyebut pelatihan kompetensi sebagai kunci agar pencari kerja mampu menembus lapangan pekerjaan yang tersedia di sekitar mereka. Menurut dia, program pelatihan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam penyerapan tenaga kerja.
"Pelatihan SDM itu agar memiliki kompetensi atau keahlian kerja, sehingga dapat menyerap lapangan pekerjaan," kata Rully.
Empat Bidang Pelatihan yang Dibuka untuk Pencari Kerja
Peserta pelatihan ditempatkan pada empat bidang keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di Kabupaten Lebak. Rully merinci bidang itu meliputi otomotif, sewing atau menjahit sepatu, komputer, dan digital.
Menurut dia, keterampilan tersebut cukup dibutuhkan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Lebak. Kesesuaian antara keahlian peserta dan kebutuhan pabrik menjadi alasan utama para lulusan pelatihan lebih mudah terserap.
"Mereka pencari kerja tersebut mengikuti pelatihan SDM di bidang otomotif, sewing atau menjahit sepatu, komputer dan digital," katanya.
Ratusan Pencari Kerja Sudah Bekerja di Perusahaan
Selama dua tahun berjalan, Rully menyebut pencari kerja yang berhasil bekerja di berbagai perusahaan mencapai ratusan orang. Kompetensi sesuai bidang disebut sebagai faktor penentu mereka diterima.
Pemerintah daerah, lanjut dia, mengapresiasi pelatihan yang dilaksanakan Kementerian Tenaga Kerja dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Skema itu membuat peserta tidak dibebani biaya pelatihan.
"Kami mengapresiasi pelatihan SDM itu dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan biaya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," kata Rully.
200 Perusahaan di Lebak Serap 10 Ribu Pekerja
Saat ini sekitar 200 unit perusahaan beroperasi di Kabupaten Lebak, bergerak di bidang perkebunan, peternakan, industri alas kaki, perbengkelan, hingga jasa keuangan. Dari jumlah itu, diperkirakan 10 ribu pekerja terserap, dengan sebagian besar berlatar pendidikan SLTA.
Pemkab Lebak terus melakukan pembinaan kepada perusahaan agar hubungan pengusaha dan pekerja berjalan sinergis. Hak pekerja yang didorong dipenuhi mencakup upah layak sesuai Upah Minimum Kabupaten, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan tunjangan hari raya.
"Kami mengapresiasi hingga kini hubungan pengusaha dan pekerja berjalan baik, sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal," katanya.
Ke depan, Disnaker Lebak mempertahankan pola pelatihan berbasis kebutuhan industri sebagai jalur utama mengurangi pengangguran di daerah itu. Perusahaan yang beroperasi di Lebak diharapkan tetap membuka lowongan bagi lulusan pelatihan lokal.
