TANGERANG — Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja menyatakan percepatan sertifikasi SLHS menjadi prioritas pemerintah daerah. Pemkot tidak hanya mendorong pengelola SPPG mengurus sertifikat, tetapi juga memberi pendampingan pemenuhan syarat administrasi dan teknis melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
“Dari total target pendataan SPPG di Kota Tangerang, sebanyak 75 SPPG sudah resmi mengantongi izin SLHS. Sementara itu, 15 lokasi SPPG lainnya saat ini sedang dalam proses pembinaan, pemenuhan berkas persyaratannya, serta verifikasi kelayakan di lapangan,” ujar Sugihharto.
Untuk mempercepat pemenuhan sertifikasi, DPMPTSP Kota Tangerang menggelar sosialisasi dan koordinasi SLHS di Patio Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (4/11/2026). Kegiatan diikuti 55 pengelola SPPG serta menghadirkan perwakilan Kemenkes RI, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Dinas Kesehatan.
Dalam forum itu, pengelola SPPG mendapat pemahaman lebih mendalam soal tahapan pengajuan sertifikat, persyaratan teknis, dan standar kebersihan yang wajib diterapkan di dapur. Sugihharto menegaskan pemenuhan SLHS harus disertai komitmen menjaga kebersihan lingkungan, kualitas air, kelayakan sarana-prasarana, serta pengelolaan limbah.
“Setelah sertifikat diterbitkan, tanggung jawab pengelola tidak berhenti. Standar kebersihan dan sanitasi harus diterapkan secara konsisten setiap hari, mulai dari proses pengolahan bahan makanan, kebersihan peralatan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat,” tegasnya.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI Then Suyanti mengapresiasi langkah Pemkot Tangerang menginisiasi koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pengawasan higiene dan sanitasi dapur SPPG. Menurutnya, pemenuhan SLHS harus diikuti pengawasan rutin agar keamanan pangan dan mutu gizi makanan tetap terjaga.
“Saya sangat mengapresiasi Pemkot Tangerang yang telah menginisiasi dan mengandalkan ruang koordinasi ini bersama para pengelola SPPG. Harapan kita bersama, keamanan pangan dan mutu gizi betul-betul terjaga, salah satunya melalui penjaminan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dilanjutkan dengan pengawasan rutin ke setiap dapur SPPG,” ujar Then.
Then menjelaskan, standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dan pengawasan SPPG mengacu pada regulasi yang ditetapkan BGN bersama kementerian terkait. Penerapan SOP secara teliti dan konsisten dinilai dapat mencegah risiko kejadian luar biasa (KLB), seperti gangguan kesehatan maupun keracunan makanan.
Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan di lapangan, terdapat sejumlah aspek yang masih perlu menjadi perhatian pengelola SPPG. Pertama, kelayakan fisik bangunan dapur. Kedua, kualitas air baku agar terbebas dari cemaran mikrobiologi seperti bakteri E. coli. Ketiga, kedisiplinan petugas dalam menjaga kesehatan diri saat menangani makanan.
“SLHS yang berlaku 5 tahun hanyalah jaminan awal. Keselamatan pangan sesungguhnya ada pada penerapan SOP harian secara internal, mulai dari kebiasaan mencuci tangan, penyimpanan bahan yang benar, batas waktu distribusi, hingga melarang petugas yang sakit,” kata Then.
Pemkot Tangerang berharap seluruh pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS segera melengkapi persyaratan. Pemerintah daerah akan terus memfasilitasi proses tersebut agar tidak ada pengelola yang mengabaikan standar higiene dan sanitasi dalam operasional dapur MBG.