Bahlil menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (11/5). Ia menekankan bahwa dalam KTT ASEAN yang baru rampung, tidak ada satu pun pembicaraan khusus dengan pemerintah Filipina soal jual beli nikel.
"Yang ada itu adalah B2B antara teman-teman pengusaha yang ada di Indonesia dengan teman-teman pengusaha yang ada di Filipina. Tapi tidak dimasukkan dalam bagian pembicaraan antar negara. Jadi tidak ada," tegas Bahlil.
Mengapa Pengusaha Filipina Mengincar Smelter RI?
Menurut Bahlil, minat pelaku usaha Filipina bekerja sama dengan pengusaha Indonesia sangat wajar. Pasalnya, Indonesia sudah membangun rantai industri nikel dari hulu ke hilir, sementara Filipina hanya memiliki bahan baku tanpa pabrik pengolahan.
"Filipina itu kan dia tidak mempunyai industri nikel, tapi dia mempunyai bahan baku," ujarnya.
Data menunjukkan total cadangan nikel global Indonesia mencapai 43 persen. Filipina menyusul dengan 15-20 persen. Jika digabung, kedua negara menguasai lebih dari 60 persen cadangan nikel dunia.
Angka Impor dan Produksi Nikel Indonesia 2025
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bijih nikel Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 15,84 juta ton. Sebanyak 97 persen atau 15,33 juta ton di antaranya berasal dari Filipina.
Di sisi produksi, Indonesia menghasilkan sekitar 2,6 juta metrik ton nikel pada periode yang sama. Jumlah itu setara 67 persen dari total produksi nikel global, menjadikan Indonesia produsen terbesar sekaligus pemain utama penentu keseimbangan pasokan dunia.
Produk berbasis nikel juga menjadi salah satu komoditas penyumbang utama surplus ekspor nasional tahun lalu, berdasarkan data BPS.
Strategi Impor di Tengah Lonjakan Kapasitas Smelter
Meski mendominasi produksi global, kebutuhan bahan baku smelter dalam negeri terus meningkat. Impor bijih nikel dari Filipina menjadi bagian dari strategi menjaga kesinambungan operasional pabrik pengolahan yang kapasitasnya terus bertambah.
Indonesia tercatat memiliki cadangan nikel sekitar 23 persen dari total dunia. Dengan pengaruh besar terhadap harga dan ketersediaan pasokan global, langkah impor ini dinilai sebagai keputusan pragmatis untuk mengamankan rantai pasok industri hilirisasi nasional.
