Keputusan untuk melanjutkan banding ini diumumkan melalui dokumen pengadilan yang diajukan pada hari Selasa (16/7). X Corp secara eksplisit meminta Pengadilan Banding Sirkuit Kelima untuk mengesampingkan keputusan Hakim Distrik Jane Boyle dari Pengadilan Distrik Texas Utara yang sebelumnya memenangkan pihak pengiklan.
Dalam dokumen bandingnya, X Corp menyebut kasus ini melibatkan boikot kelompok yang tidak biasa dan terang-terangan. "Tidak ada alasan valid bahwa upaya korban langsung untuk memulihkan kerugian ekonomi besar dari boikot ini tidak boleh dilanjutkan," tulis X dalam pengajuan kemarin.
Kerugian yang Diklaim X dan Isi Gugatan Awal
Gugatan yang diajukan X Corp menargetkan sejumlah pengiklan besar dan federasi industri periklanan. Perusahaan menuding mereka bersekongkol untuk menahan belanja iklan setelah Musk mengakuisisi platform tersebut pada 2022, sebuah langkah yang dianggap sebagai boikot ilegal yang merugikan pendapatan perusahaan secara signifikan.
Hakim Boyle awalnya memutuskan bahwa tindakan para pengiklan tidak melanggar undang-undang antitrust. Putusan tersebut menjadi pukulan telak bagi upaya X untuk memulihkan pendapatan iklan yang anjlok pasca-akuisisi.
Kesepakatan Damai dengan Federasi Pengiklan Global
Sebelum pengajuan banding ini, Elon Musk telah mencapai kesepakatan dengan World Federation of Advertisers (WFA) pada pekan lalu. WFA merupakan tergugat pertama yang disebutkan dalam gugatan tersebut. Kesepakatan itu mengakhiri litigasi terhadap federasi perdagangan industri periklanan tersebut, namun tidak menghentikan upaya hukum X terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya.
Langkah Musk untuk berdamai dengan WFA namun tetap melanjutkan tuntutan terhadap pengiklan lain menunjukkan strategi hukum yang berlapis. Ini juga menjadi sinyal bahwa Musk serius mengejar pertanggungjawaban hukum atas penurunan pendapatan iklan yang dialami platformnya.
Respons Regulator dan Kongres AS
X Corp dalam pengajuannya juga menekankan bahwa praktik boikot yang dituduhkan telah menarik perhatian regulator dan Kongres Amerika Serikat. Hal ini memperkuat argumen bahwa kasus ini memiliki dimensi publik yang lebih luas, bukan sekadar sengketa komersial antara dua entitas bisnis.
Perhatian dari lembaga legislatif dan regulator tersebut bisa menjadi faktor penting dalam pertimbangan majelis banding. Namun, jalur hukum ini masih panjang dan X harus meyakinkan pengadilan bahwa keputusan Hakim Boyle keliru dalam menilai kasus ini.
Bagi pengamat industri, kasus ini menjadi preseden penting tentang batas kebebasan pengiklan dalam menentukan alokasi belanja media. Keputusan akhir dari Pengadilan Sirkuit Kelima nantinya akan menentukan apakah praktik koordinasi boikot oleh pengiklan dapat dituntut secara hukum di Amerika Serikat.
