Apa Dampaknya bagi Konsumsi Pertalite?
BANTEN — Bahlil menjelaskan, fenomena pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi terjadi saat harga minyak dunia melonjak. Sebagian masyarakat yang biasa menggunakan RON 92 (Pertamax) dilaporkan beralih mengisi kendaraannya dengan RON 90 (Pertalite). Kondisi inilah yang memicu potensi pembengkakan konsumsi di atas kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
"Memang waktu terjadi kenaikan harga BBM dunia, ada sebagian yang RON 92 rakyat yang lain masuk untuk mengisi ke RON 90 sehingga terjadi kenaikan. Tapi kenaikannya kita lagi menghitung," ujarnya.
Meski konsumsi melebihi kuota, pemerintah memilih menahan harga demi menjaga daya beli masyarakat.
Bagaimana Nasib Harga BBM Non-Subsidi?
Berbeda dengan BBM subsidi, pemerintah tidak lagi mengintervensi besaran harga BBM non-subsidi. Bahlil menegaskan, harga Pertamax dan jenis non-subsidi lainnya akan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar serta dinamika harga minyak dunia yang sedang berlangsung. Artinya, fluktuasi harga di SPBU untuk produk non-subsidi bisa terjadi sewaktu-waktu mengikuti kondisi global.
Pembatasan Pertalite: Masih Dikaji, Data Jadi Kunci
Soal wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan tingkat kesejahteraan (desil), Bahlil menyebut kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian mendalam. Pemerintah ingin memastikan subsidi benar-benar menyasar masyarakat yang berhak dengan validitas data yang kuat.
"Itu masih di-exercise. Karena apa kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid. Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus," jelas Bahlil.
Artinya, skema pembatasan baru akan dieksekusi setelah verifikasi data selesai dilakukan. Bagi masyarakat yang saat ini sudah menerima manfaat BBM subsidi, tidak ada perubahan prosedur pembelian selama proses penghitungan dan verifikasi berlangsung.
Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga energi hingga dua tahun ke depan sebagai langkah antisipatif. Untuk informasi terbaru soal kuota dan kebijakan distribusi, masyarakat dapat memantau pengumuman resmi Kementerian ESDM dan Pertamina. Waspadai informasi yang tidak jelas sumbernya terkait perubahan harga BBM.
