BANTEN — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menampung keluhan warga Kota Bandung dan Kota Cimahi soal penetapan desil yang dinilai menghambat akses bantuan sosial. Warga RW 001 Kelurahan Gumuruh dan RW 003 Kelurahan Cipamokolan mengaku kesulitan menurunkan status desil meski kondisi ekonomi mereka dinilai kurang mampu. Nurul berjanji meneruskan aspirasi itu ke instansi berwenang agar data penerima bansos diperbaiki.
Kunjungan reses Nurul Arifin di Daerah Pemilihan Jawa Barat I berlangsung di sejumlah titik, termasuk RW 001 Kelurahan Gumuruh dan RW 010 Kelurahan Pasirjati. Selain soal bantuan sosial, warga menyampaikan keluhan soal kendaraan pengangkut sampah, dukungan anak berkebutuhan khusus, hingga infrastruktur dasar.
Nurul menyatakan seluruh aspirasi akan dicatat dan diteruskan kepada instansi terkait sesuai kewenangannya. Menurut dia, reses tidak boleh berhenti pada tahap mendengar keluhan.
Keluhan Desil Penerima Bansos
Persoalan paling mencuat adalah penetapan desil, salah satu acuan penentuan penerima bantuan sosial. Warga mempertanyakan mengapa keluarga yang dinilai kurang mampu justru masuk kategori desil lebih tinggi sehingga berpotensi kehilangan akses bantuan.
Ai Badriyah, warga RW 003 Kelurahan Cipamokolan, mengaku sudah mengajukan penurunan desil melalui pengurus RT dan RW. Hasilnya belum sesuai harapan.
"Saya sudah mengajukan penurunan desil ke RT RW, tapi masih belum turun ke desil 4," kata Ai Badriyah.
Nurul menilai persoalan data desil dan bantuan sosial perlu perhatian serius. Ia meminta agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terhambat akibat data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
"Persoalan data desil dan bantuan sosial harus mendapat perhatian serius. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh bantuan karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," ungkap Nurul.
Bantuan Anak Berkebutuhan Khusus dan Mobil Sampah
Endah, warga lain, mempertanyakan ketersediaan bantuan bagi anak berkebutuhan khusus. Keluarganya mengaku belum pernah menerima bantuan selama bertahun-tahun.
"Terkait dengan bantuan untuk anak berkebutuhan khusus, apakah ada bantuan untuk itu ibu? Karena sudah 22 tahun tidak pernah menerima bantuan," kata Endah.
Di sektor kebersihan, Maman, pengemudi sampah di Kelurahan Cipamokolan, menyampaikan kondisi kendaraan operasional yang dinilai sudah tidak layak. Ia meminta dukungan pengadaan mobil sampah baru.
"Saya seorang pengemudi sampah. Apakah ada bantuan untuk mobil sampah? Atau barangkali ibu bisa menyampaikan ke pihak terkait agar ada bantuan mobil sampah. Karena kondisi mobil sampah yang ada sudah tidak layak," ujar Maman.
Usulan IKD hingga Infrastruktur Dasar
Di RW 010 Kelurahan Pasirjati, warga mengusulkan penambahan mesin verifikasi barcode Identitas Kependudukan Digital (IKD) di setiap kelurahan. Perangkat itu diharapkan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan dan mengurangi antrean.
Aditya menyampaikan tiga persoalan: kebakaran hutan dan lahan (karhutla), besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta keterlibatan militer di ruang sipil. Ia meminta Nurul mendorong karhutla menjadi bencana nasional.
Mukhlis menyoroti kebutuhan septic tank, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), dan sarana air bersih. Ia juga mempersoalkan jarak sekolah negeri yang jauh dari permukiman serta kesulitan administratif warga yang hendak berobat.
"Di lingkungan warga kami memerlukan septic tank, rutilahu, dan sarana air bersih. Selanjutnya di bidang pendidikan sistem zonasi karena di sini jauh ke sekolah-sekolah negeri, kemudian di bidang kesehatan mohon agar warga yang sakit tidak dipersulit," kata Mukhlis.
Apa yang Bisa Dilakukan Warga Soal Desil
Penetapan desil bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial. Warga yang menilai statusnya tidak sesuai kondisi ekonomi dapat mengajukan sanggahan atau usulan perubahan data melalui pengurus RT/RW dan kelurahan setempat.
Usulan itu kemudian diverifikasi dan dimusyawarahkan di tingkat desa/kelurahan sebelum diteruskan ke dinas sosial kabupaten/kota. Status penerima bansos dapat dicek mandiri lewat laman cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah dan nama penerima.
Nurul menegaskan kebutuhan dasar warga tidak boleh dipandang sepele. Ia berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut ke pihak berwenang untuk ditelaah sesuai kemampuan program yang tersedia.
"Kebutuhan masyarakat seperti air bersih, sanitasi, rumah layak huni, pendidikan, dan pelayanan kesehatan tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Ini menyangkut kehidupan sehari-hari warga. Aspirasi tersebut akan saya teruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan agar dapat ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan serta kemampuan program yang tersedia," tuturnya.
Warga yang menghadapi kendala serupa disarankan menempuh jalur resmi: pengurus RT/RW, kelurahan, dinas sosial setempat, atau kanal pengaduan Kementerian Sosial. Waspadai pihak yang menjanjikan perubahan data atau pencairan bantuan dengan imbalan uang.
