TANGERANG — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Azhar Simanjuntak memastikan jemaah umrah dari daerah terdampak bencana tetap mendapat hak penundaannya. Ia mencontohkan wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan, di mana banyak warga batal berangkat ke Tanah Suci Mekah.
"Daerah-daerah terdampak kebakaran hutan, ada penundaan. Kita ingin pastikan hak-hak mereka harus tetap terjaga," ujar Dahnil di Asrama Haji Grand El Hajj Cipondoh, Tangerang, baru-baru ini.
Travel Wajib Lindungi Hak Keuangan dan Keberangkatan Jemaah
Dahnil menegaskan, travel umrah harus menjamin hak-hak jemaah yang menunda keberangkatan. Hal itu mencakup perlindungan hak keuangan, jadwal keberangkatan, serta pelayanan yang semestinya diterima.
"Travel harus tetap memastikan hak-hak keuangan dan hak-hak keberangkatan serta pelayanan mereka harus tetap bisa dilindungi," sambungnya.
Kemenhaj Belum Terbitkan Izin Travel Umrah Baru
Lebih lanjut, Dahnil menyebut Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) belum mengeluarkan izin baru bagi travel umrah hingga saat ini. Sebab, proses verifikasi terhadap sekitar 3.900 travel yang sudah ada masih berlangsung.
"Hari-hari ini kan salah satu PR kami di Kemenhaj, kami belum pernah dan belum sampai dengan hari ini mengeluarkan izin baru terhadap travel umrah," jelasnya.
Menurutnya, banyak kasus penipuan yang mendorong Kemenhaj melakukan verifikasi ketat. Pihaknya memastikan mana saja travel yang bisa memperpanjang izin dan mana yang tidak.
Karhutla Sigi: 37 Hektare Terbakar Sepanjang Agustus
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 37 hektare selama Agustus 2026. Kejadian tersebut tersebar di delapan desa dan tujuh kecamatan.
Kabid Bencana BPBD Kabupaten Sigi, Ahmad Yani, menyebut tujuh kecamatan terdampak meliputi Gumbasa, Kinovaro, Marawola, Dolo Selatan, Palolo, Sigi Biromaru, dan Lindu. Satu titik api di Gunung Lembosa, Desa Olu, Kecamatan Lindu, telah padam dengan peralatan mesin semprot air.
Peristiwa semacam inilah yang menjadi perhatian Kemenhaj agar jemaah umrah asal daerah bencana tidak dirugikan. Jaminan penundaan ini menjadi pegangan bagi calon jemaah yang hendak melunasi atau menjadwalkan ulang keberangkatannya.
