BANTEN — Bukan sekadar pembagian kekuasaan, presiden menerangkan bahwa Indonesia yang wilayahnya setara Eropa tidak mungkin dijalankan oleh satu partai politik tunggal. Koalisi, menurut kepala negara, menjadi prasyarat agar pemerintahan berjalan stabil di tengah keberagaman politik nasional.
"Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang," kata Prabowo di hadapan peserta muktamar.
Perbandingan dengan Eropa dan Timor Leste
Kepala negara mengambil contoh Eropa untuk menggambarkan skala pemerintahan Indonesia. Kawasan tersebut, ujarnya, terdiri dari lebih dari 27 negara yang tergabung dalam NATO ataupun Uni Eropa, bahkan kemungkinan totalnya mencapai 35 negara bila dihitung di luar keanggotaan dua organisasi itu.
"Kita satu negara. Kita besar sekali," tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjawab kritik yang membandingkan jumlah menteri Indonesia dengan negara tetangga seperti Timor Leste. Prabowo menilai perbandingan tersebut tidak tepat karena perbedaan fundamental dalam luas wilayah serta jumlah populasi.
Delapan Partai Dinilai Sudah Efisien
Pada bagian lain, presiden justru menyebut komposisi koalisi saat ini sudah sangat ramping. Pemerintah didukung oleh delapan partai politik, angka yang menurutnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sistem parlementer di berbagai negara yang bisa mencapai belasan bahkan puluhan partai.
"Kita ini sekarang delapan partai sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai," ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap struktur Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu besar. Pemerintah sebelumnya membentuk kabinet dengan puluhan kementerian dan lembaga, termasuk sejumlah posisi wakil menteri yang belum pernah ada pada era sebelumnya.
Presiden juga menegaskan bahwa keputusan membangun koalisi lebar adalah pilihan sadar, bukan sekadar taktik politik. "Demokrasi adalah pilihan kita," kata Prabowo menambahkan.
Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, menjadi forum bagi presiden untuk menegaskan arah kebijakan pemerintahannya di hadapan pengurus dan anggota organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menerima kartu tanda anggota NU secara simbolis.
