KOTA TANGERANG — Kepala Satpol PP Kota Tangerang Teguh Supriyanto mengungkapkan bahwa personel sebenarnya sudah disiapkan untuk menindak lokasi yang sebelumnya mendapat sorotan pimpinan legislatif daerah tersebut. Namun, tim di lapangan melaporkan barang dagangan sudah bergeser sebelum operasi dimulai.
"Kami sebenarnya sudah akan melangkah di titik yang teman-teman maksud. Cuma, begitu kami sudah bersiap, tim di lapangan menyampaikan barangnya sudah bergeser. Ya sudah, kami tunggu dulu," ujar Teguh saat dikonfirmasi di Kantor Satpol PP Kota Tangerang, Kamis (29/10/2026).
Kebocoran Informasi Jadi Penghambat Utama Penertiban
Teguh mengakui kebocoran informasi kerap menjadi kendala dalam penegakan Peraturan Daerah terkait larangan peredaran miras. Operasi penertiban, menurutnya, membutuhkan strategi matang dan informasi akurat agar barang bukti tidak lebih dulu diamankan pihak yang menjadi sasaran.
"Penertiban itu tidak gampang. Kami harus mendeteksi secara senyap. Kalau mereka sudah tahu dan curiga, barangnya pasti bergeser. Akhirnya, sulit untuk ditindak," katanya.
Satpol PP menegaskan tetap berkomitmen menindak peredaran miras ilegal di Kota Tangerang. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor bersama Polri, TNI, serta dukungan masyarakat.
Warga Diminta Laporkan Aktivitas Miras Ilegal Secara Tertutup
Teguh mengimbau masyarakat yang mengetahui aktivitas penjualan miras ilegal agar menyampaikan informasi langsung kepada Satpol PP secara tertutup. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko kebocoran informasi sebelum penindakan dilakukan.
"Informasi bisa disampaikan langsung ke Satpol PP, tidak harus diramaikan. Kalau mereka sudah mendapat informasi lebih dulu, mereka bisa bersiap-siap mengamankan barangnya," ungkap Teguh.
Sebagai gambaran, Teguh menyebut penertiban miras di sejumlah lokasi lain, termasuk kawasan Jalan Sudirman, pernah membuahkan hasil. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti dengan jumlah bervariasi, mulai dari 50 hingga 650 botol.
Penyegelan Bangunan Masih Dikaji Sesuai Kewenangan Perda
Terkait kemungkinan penyegelan bangunan yang digunakan untuk menjual miras ilegal, Satpol PP masih akan mempelajari aturan yang berlaku. Teguh menegaskan setiap tindakan harus sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Perda.
"Untuk penyegelan, saya perlu mempelajari lebih dalam lagi. Jangan sampai kami melangkah melampaui kewenangan yang diberikan dalam Perda. Kalau memang Perda mengatur sampai penyegelan, tidak menutup kemungkinan langkah itu bisa dilakukan," pungkasnya.
Desakan penertiban di kawasan belakang Kantor Kecamatan Cibodas mencuat setelah Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap praktik penjualan miras di dekat fasilitas pelayanan publik. Ia menekankan agar penindakan dilakukan tanpa pandang bulu.
Pihak Kecamatan Cibodas menyebut lokasi tersebut sebelumnya pernah menjadi sasaran razia gabungan tingkat kecamatan bersama kepolisian dan Satpol PP.
