TANGERANG — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid memastikan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar dalam penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027. Ia menekankan bahwa seluruh proses SPMB harus berjalan objektif dan bisa diawasi publik.
“Alhamdulillah, acara ini dihadiri langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Banten untuk bersama-sama berkomitmen penerimaan murid baru harus betul-betul transparan dan obyektif, tidak ada pungutan apapun untuk penerimaan murid baru tahun 2026,” tegas Maesyal dalam sambutannya.
Maesyal menjelaskan, tahun ajaran mendatang pemerintah tetap mempertahankan empat jalur utama dalam SPMB. Keempatnya adalah jalur afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Sistem pendaftaran pun akan mengombinasikan metode daring dan luring untuk menjangkau seluruh calon siswa.
“Ada 4 metode yang masih kita laksanakan antara lain melalui metode afirmasi, metode prestasi, domisili dan juga mutasi,” jelasnya.
Dari total 95 SMP negeri di Kabupaten Tangerang, sebanyak 51 sekolah akan menggunakan sistem daring penuh. Sementara sisanya tetap melayani pendaftaran secara luring menyesuaikan kondisi geografis dan infrastruktur di masing-masing wilayah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, menyebut bahwa sosialisasi ini merupakan wujud komitmen nyata pemerintah daerah. Pihaknya telah menyusun tujuh poin deklarasi yang menjadi dasar pelaksanaan SPMB 2026, termasuk transparansi seleksi dan tertib administrasi.
“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan SPMB yang transparan, akuntabel, objektif, dan berkeadilan,” ujar Dadan.
Dinas Pendidikan juga melakukan sejumlah perbaikan sistem. Di antaranya penguatan teknologi bersama Dinas Kominfo dan Pusdatin Dikdasmen, peningkatan verifikasi data calon murid, optimalisasi layanan pengaduan masyarakat, serta pengawasan lintas sektor.
Bupati Maesyal mengimbau masyarakat tidak berkecil hati jika anaknya belum tertampung di sekolah negeri. Pemerintah terus berupaya memberikan perlakuan setara antara sekolah negeri dan swasta.
“Enggak masuk di negeri, di swasta pun kita sudah memulai gratiskan secara bertahap,” ujarnya.
Maesyal menargetkan program sekolah gratis untuk SD dan SMP swasta umum di Kabupaten Tangerang bisa terealisasi penuh paling lambat tahun 2028 atau 2029. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga tanpa terkendala biaya.