BANTEN — Penetapan status darurat bencana oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT dinilai cukup untuk menjadi dasar hukum percepatan penanganan pascagempa M 7,7. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan bahwa esensi penanganan korban jauh lebih krusial dibandingkan sekadar perubahan status administratif menjadi bencana nasional.
"Sekarang pemerintah kan sudah nanganin dengan tanpa dinyatakan sebagai bencana nasional juga pemerintah sudah maksimal di sana. Saya lihat sudah sudah maksimal ya. Yang penting kan soal penanganannya ya bukan statusnya," ujar Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Rumah Sakit Lapangan Jadi Bukti Respons Cepat Pemerintah
Salah satu langkah konkret yang disorot Saan adalah pendirian rumah sakit lapangan di lokasi terdampak. Fasilitas ini dinilai menjadi indikator bahwa aparat dan instansi terkait telah bergerak cepat memastikan layanan medis bagi warga yang membutuhkan pertolongan.
"Pemerintah membuat rumah sakit lapangan dan ini tuh sudah bekerja secara maksimal juga," katanya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab desakan sejumlah pihak yang meminta status gempa NTT dinaikkan menjadi bencana nasional. Saan berpandangan bahwa status hukum tersebut tidak serta-merta mengubah kualitas respons di lapangan jika operasional penanganan sudah berjalan efektif.
Skala Kerusakan dan Kebutuhan Warga Menjadi Ukuran Utama
Dalam praktik penanggulangan kebencanaan di Indonesia, perbedaan antara status darurat bencana dan bencana nasional kerap memengaruhi besaran anggaran serta rentang waktu operasi. Namun, menurut Saan, ukuran keberhasilan tetap pada sejauh mana warga terdampak mendapatkan akses logistik, layanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara.
Ia menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Dengan status darurat yang telah ditetapkan, kewenangan untuk mengerahkan sumber daya dan memangkas birokrasi seharusnya sudah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan Wakil Ketua DPR ini muncul di tengah proses evakuasi dan pendataan kerusakan yang masih berlangsung di sejumlah pesisir pantai yang terdampak getaran kuat. Tim gabungan di lapangan terus bekerja untuk menjangkau wilayah terisolir guna memastikan tidak ada korban yang tertinggal tanpa pertolongan medis maupun logistik dasar.
Belum ada pernyataan resmi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi gempa susulan, namun warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya guncangan lanjutan. Pemerintah daerah juga diminta terus memperbarui data pengungsi agar bantuan dapat dialokasikan secara proporsional sesuai kebutuhan riil di lapangan.
