KABUPATEN TANGERANG - Jajaran Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke LPK & SMK Gyokai Indonesia Kompeten di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Kunjungan yang awalnya bertujuan untuk koordinasi rutin terkait pelatihan kompetensi tenaga kerja ini justru memicu apresiasi mendalam dari para legislator terhadap sistem pendidikan vokasi yang diterapkan di sekolah tersebut.
Pihak dewan menilai model pendidikan yang dijalankan di sekolah ini melampaui ekspektasi standar sekolah menengah kejuruan pada umumnya. Keberadaan institusi pendidikan swasta yang mampu menggratiskan biaya pendidikan namun tetap menjaga kualitas fasilitas dan kurikulum setara industri dianggap sebagai terobosan penting bagi kemajuan sumber daya manusia di Provinsi Banten.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Ahmad Imron, menyatakan kekagumannya terhadap konsep pendidikan yang diterapkan di SMK Gyokai. Menurutnya, sekolah ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan tinggi tidak selalu harus dibayar mahal oleh masyarakat. Ia menyebut fasilitas yang disediakan oleh pihak swasta ini sangat mumpuni dan setara dengan investasi negara yang bernilai sangat besar.
“Dari sekian banyak kunjungan kerja kami ke beberapa daerah, ternyata Banten tidak kalah hebat. Belum banyak yang tahu sekolah ini. Kehadiran kami ke sini dalam rangka mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang ada di SMK GKY Kompeten Indonesia,” ujar Ahmad Imron saat memberikan keterangan usai peninjauan lapangan.
Imron juga mengaku terharu melihat dedikasi lembaga tersebut dalam memberikan akses pendidikan tanpa biaya bagi warga sekitar. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban moral untuk mendukung institusi yang secara nyata membantu program pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah. "Kalau ada SMK berkualitas berbayar itu biasa. Hari ini ada SMK gratis berkualitas, baru luar biasa. Tidak ada alasan bagi kami sebagai dewan tidak mendukung pendidikan sekelas SMK ini," tambahnya.
Keberhasilan model pendidikan di Cisoka ini tidak lepas dari penerapan kurikulum yang sangat teknis. CEO LPK & SMK Gyokai Indonesia Kompeten, Teguh Imam Pambudi, menjelaskan bahwa filosofi utama sekolahnya adalah memberikan "kail" berupa keterampilan nyata, bukan sekadar teori yang sering kali tidak relevan dengan kebutuhan pabrik atau perusahaan.
“Saya selalu percaya, kalau memberi orang jangan ikannya, tapi kailnya. Maka di sini kita mengajarkan anak-anak itu untuk mandiri. Program di Gyokai ini 70 persen praktik dan 30 persen teori. Hasilnya, siswa kami lebih siap dan lebih dekat dengan kebutuhan industri,” jelas Teguh. Sistem ini dirancang agar siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi langsung bersentuhan dengan alat dan simulasi kerja yang nyata.
Selain menggratiskan biaya pendidikan, sekolah ini juga menerapkan skema yang menguntungkan secara ekonomi bagi siswa. Saat menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), para siswa justru mendapatkan uang saku. Teguh menekankan bahwa paradigma lama di mana sekolah menjadi beban biaya telah diubah menjadi peluang ekonomi bagi siswa dan keluarganya. "Kalau biasanya sekolah itu bayar, di sini justru sekolah dibayar," tegasnya.
Inovasi SMK Gyokai tidak berhenti pada jenjang pendidikan menengah. Pihak sekolah juga mengembangkan program lanjutan bertajuk "Paksa Sarjana". Melalui program ini, lulusan SMK didorong dan difasilitasi untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi dengan skema bekerja sambil kuliah. Pihak sekolah mencarikan lapangan pekerjaan terlebih dahulu agar siswa memiliki penghasilan untuk membiayai kuliah mereka yang telah dikerjasamakan dengan harga terjangkau.
“Anak-anak kita dorong jadi sarjana. Paksanya dalam arti baik, karena kita carikan pekerjaan dan mereka wajib kuliah. Bahkan sebelum kuliah, mereka sudah kita carikan kerja. Program ini terbukti berhasil mengubah masa depan mereka,” ungkap Teguh Imam Pambudi.
Merespons keberhasilan tersebut, DPRD Provinsi Banten menyatakan komitmennya untuk memperkuat payung hukum yang mendukung penguatan kompetensi tenaga kerja. Ahmad Imron menegaskan bahwa pihaknya siap mendorong regulasi, termasuk kemungkinan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait pemagangan, guna memastikan sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia industri semakin kuat di Banten.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi pilot project bagi wilayah lain di Banten untuk mereplikasi model pendidikan serupa. Dengan dukungan regulasi dan fasilitasi dari pemerintah provinsi, model SMK gratis berbasis industri ini diproyeksikan mampu menjadi tulang punggung dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran terbuka yang selama ini menjadi tantangan besar di Provinsi Banten.