BANTEN — Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York ini menyoroti pertanyaan besar: apakah sebuah perusahaan networking punya tanggung jawab hukum terhadap warga sipil yang menjadi sasaran drone di medan perang yang jaraknya ribuan kilometer dari titik penjualan produknya? Ubiquiti, yang sahamnya tercatat di bursa NYSE dengan ticker UI, belum memberikan tanggapan resmi ataupun mengajukan pembelaan. Hingga berita ini ditulis, perusahaan juga belum dijerat sanksi atau tuduhan pelanggaran kontrol ekspor oleh otoritas AS maupun Uni Eropa.
Peran Perangkat Ubiquiti di Jaringan Drone Rusia
Produk yang menjadi sorotan adalah lini wireless bridge jarak jauh buatan Ubiquiti. Perangkat ini berupa sepasang antena yang menghubungkan dua titik jaringan tanpa kabel, umumnya dipakai untuk menyediakan akses internet di area yang tidak terjangkau infrastruktur kabel.
Para penggugat menduga perangkat tersebut berhasil menembus sanksi ekspor AS untuk Rusia melalui rantai pasok perantara. Di tangan militer Rusia, perangkat ini disebut menjadi penghubung komunikasi antara unit pengintai, operator drone, unit penyerang, hingga komandan di medan perang. Jangkauannya diklaim mencapai jaringan sepanjang sekitar 100 kilometer.
Tuntutan: Geofencing hingga Fitur Nonaktif Jarak Jauh
Inti gugatan bukan sekadar soal penjualan, melainkan soal tindakan preventif yang tidak diambil. Penggugat menilai Ubiquiti sebenarnya memiliki tiga opsi untuk memutus rantai pasok ke Rusia: menerapkan pembatasan wilayah atau geofencing, menghentikan distributor yang terindikasi terlibat jalur penghindaran sanksi, dan membangun fitur penonaktifan jarak jauh di dalam firmware perangkat.
"Kasus ini tentang akuntabilitas korporasi dalam memungkinkan kejahatan terhadap kemanusiaan," ujar Scott Gilmore, partner di DiCello Levitt yang bertindak sebagai kuasa hukum utama para penggugat, dalam pernyataan resmi firma tersebut.
Menariknya, Ubiquiti sendiri sebelumnya mengakui tidak memiliki visibilitas atas lokasi atau skala pembelian yang dilakukan operator jaringan dari distributor. Artinya, perusahaan mengaku buta terhadap siapa pengguna akhir perangkatnya.
Preseden dari Kasus Starlink dan Implikasi bagi Industri Teknologi
Gugatan ini memunculkan preseden yang berpotensi mengubah cara perusahaan teknologi besar mengelola rantai pasok mereka. Pola yang dituntut para penggugat mirip dengan langkah SpaceX menangani terminal Starlink di medan perang. Setelah sempat membantah adanya penggunaan sistematis oleh militer Rusia, SpaceX akhirnya menerapkan kebijakan tegas di bawah tekanan pemerintah: pengguna wajib mendaftarkan unit mereka dalam daftar putih yang disetujui pemerintah agar koneksi bisa aktif kembali.
Jika gugatan ini dikabulkan, lanskap litigasi akuntabilitas rantai pasok akan berubah signifikan. Perusahaan tidak lagi bisa berlindung di balik dalih "tidak menjual langsung ke entitas yang terkena sanksi".
Situasi ini juga relevan dengan kekhawatiran Gedung Putih soal chip AI Nvidia yang bocor ke China meskipun ada pembatasan ekspor. Pertanyaannya kini bergeser: sejauh mana kewajiban produsen untuk memastikan produknya tidak jatuh ke tangan yang salah?
Bantahan yang Mungkin Diajukan Ubiquiti
Di sisi lain, Ubiquiti memiliki ruang untuk membela diri. Perusahaan dapat berargumen bahwa tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan mereka memantau ulang ekspor produk oleh pembeli. Lebih jauh, sulit membayangkan adanya kewajiban yang timbul dari sebuah perusahaan manufaktur perangkat jaringan kepada warga sipil di zona perang yang berjarak ribuan kilometer dari lokasi penjualan.
Kasus ini masih panjang dan akan menjadi ujian penting bagi interpretasi hukum tanggung jawab produk di era perang drone. Bagi industri teknologi, gugatan ini menjadi sinyal bahwa produk sipil yang dipakai dalam konflik bersenjata bisa membawa risiko hukum yang tidak terduga. Sementara bagi warga Ukraina, ini adalah upaya mencari keadilan di tengah perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun.
