BANTEN — Kepala BP BUMN Dony Oskaria memimpin langsung rapat dengan jajaran direksi Bank Mandiri, BRI, BNI, PT PP, dan Adhi Karya di Jakarta, Kamis (20/6). Pertemuan itu membahas skema pendanaan baru yang lebih ketat dan terukur. “Restrukturisasi ini harus menjadi titik balik untuk membangun BUMN Karya yang lebih kuat, lebih sehat dan memiliki tata kelola yang lebih baik,” ujar Dony dalam keterangan resminya.
Pembiayaan Dipangkas, Hanya untuk Proyek Sehat
Alih-alih mengucurkan kredit besar-besaran, Himbara diminta menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan. Artinya, bank hanya akan mendanai proyek yang memiliki arus kas jelas dan kelayakan bisnis terukur. Langkah ini merupakan pembelajaran dari pengalaman masa lalu di mana pendanaan longgar justru memperburuk kondisi keuangan BUMN karya.
“Dukungan pembiayaan diarahkan pada proyek-proyek yang produktif, layak secara bisnis, serta memiliki arus kas yang terukur,” tambah Dony. Dengan begitu, PT PP dan Adhi Karya tidak hanya diselamatkan dari jerat utang, tetapi juga dipaksa untuk disiplin dalam memilih proyek.
Bukan Sekadar Utang, Tata Kelola Juga Dibedah
Restrukturisasi ini tidak berhenti pada urusan pembiayaan. BP BUMN juga mendorong perbaikan tata kelola perusahaan dan pengelolaan risiko yang lebih ketat. Proses ini disebut sebagai momentum untuk membangun model bisnis yang lebih sehat. Setiap langkah transformasi akan diukur secara ketat, dengan menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai cermin agar kesalahan serupa tidak terulang.
Dengan keterlibatan tiga bank BUMN sekaligus, pemerintah ingin memastikan bahwa proses restrukturisasi berjalan transparan dan tidak membebani keuangan negara. Jika berhasil, dua kontraktor pelat merah ini diharapkan bisa kembali tangguh menggarap proyek-proyek strategis nasional, dari jalan tol hingga bendungan, tanpa harus bergantung pada suntikan modal negara setiap tahun.
